POSMETRO MEDAN,Medan- Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, menyampaikan kekecewaannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang mengeluarkan surat edaran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk membeli cabai merah asal Jawa Timur, yang sebagian kondisinya diduga rusak atau busuk.
Rudi menilai surat edaran tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan Pemprov Sumut terhadap kualitas komoditas yang didatangkan dari luar daerah.
"Kami kecewa terhadap Sekdaprovsu karena sampai harus mengeluarkan surat edaran seperti itu, seolah memaksa ASN membeli cabai yang sudah rusak," ujar Rudi, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (23/10/2025).
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, kebijakan tersebut tidak tepat meskipun bertujuan untuk menekan inflasi daerah.
"Tujuannya memang baik, tapi kalau ASN dipaksa membeli barang yang rusak, tentu kasihan. Kebijakan seperti ini malah membuat ASN merasa terpaksa karena perencanaannya tidak matang," tegasnya.
Rudi juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terlibat dalam pembelian cabai, terutama PT Dirga Surya. Ia menilai BUMD semestinya melakukan pengecekan langsung terhadap kualitas komoditas sebelum melakukan pembelian.
"BUMD itu kan menggunakan modal dari Pemprov Sumut. Jadi kami minta Gubernur Sumut untuk mengevaluasi dan mengganti Dirut PT Dirga Surya jika kinerjanya tidak baik. Masa bisa membeli barang dalam keadaan rusak? Ini jelas merugikan banyak pihak," kata Rudi.
Ia menambahkan, kerusakan cabai kemungkinan besar disebabkan oleh jarak pengiriman yang jauh dari Jawa Timur ke Sumatera Utara. Karena itu, ia menyarankan agar Pemprov dan BUMD mencari solusi agar cabai yang rusak sebagian tetap dapat dimanfaatkan.
"Kalau memang sudah rusak sebagian, ya disortir saja. Yang masih bagus dijual dengan harga wajar, sedangkan yang rusak bisa diolah menjadi produk turunan seperti saus cabai atau bahan olahan lain. Jangan malah dipaksakan dijual ke ASN," ucapnya.
Rudi menegaskan, Komisi B DPRD Sumut akan meminta penjelasan resmi dari Pemprov dan BUMD terkait kebijakan tersebut.