POSMETRO MEDAN,Simalungun – Permasalahan kegiatan Pendidikan Kilat (Diklat) Koperasi Merah Putih Desa (KMPD) di Kabupaten Simalungun kini memasuki babak baru.
Kegiatan yang sempat viral dan menuai sorotan masyarakat karena dugaan adanya tindak pidana korupsi itu, kini tengah diperiksa oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim PolresSimalungun. Gawat..!
Kepala Unit Tipikor Satreskrim PolresSimalungun, Ipda Ricardo Pasaribu, membenarkan hal tersebut.
"Iya bang, ada laporan pengaduan dari masyarakat terkait kegiatan itu. Saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan," ujarnya kepada POSMETRO MEDAN melalui sambungan telepon, Selasa (4/11/2025) sekitar pukul 12.57 WIB.
Sebelumnya, kegiatan DiklatKMPD yang menelan anggaran besar ini menjadi perhatian publik karena diduga tidak mendapat rekomendasi resmi dari dinas terkait.
Dua dinas yang seharusnya berwenang, yakni Dinas Pemerintahan Nagori dan Masyarakat (DPMN), serta Dinas Koperasi Kabupaten Simalungun, menyatakan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atas kegiatan tersebut.
Padahal, dalam pelaksanaan Diklat yang digelar di sebuah aula hotel di Parapat itu, terlihat foto Bupati dan Wakil Bupati Simalungun serta logo Pemerintah Kabupaten Simalungun terpampang di ruangan acara.
Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Simalungun, Jon Suka Jaya, menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan izin atau rekomendasi. "Tidak ada rekom dari Koperasi," katanya melalui pesan WhatsApp, Selasa (21/10/2025) pukul 14.28 WIB.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemerintahan Nagori dan Masyarakat, Elyanto Purba, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiatif pihak ketiga yang menawarkan pelatihan kepada para pangulu (kepala desa).
"Bukan rekomendasi bang, tapi pihak ketiganya mengajukan penawaran diklat kepada nagori," jelasnya.