Tanah Karo, Posmetro Medan -
Tujuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (DPRD) yang melakukan perjalanan dinas ke suatu daerah dengan tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat salah satunya adalah melakukan Studi Banding (Comparative Study) mempelajari kebijakan, program, atau best practice dari daerah lain untuk diterapkan di daerah asal.
Seperti studi tata kelola pembangunan, pelayanan publik, atau pengelolaan anggaran dan Meninjau infrastruktur, fasilitas kesehatan, atau pendidikan di daerah lain sebagai referensi.
Diketahui anggota DPRD Kabupaten Karo telah melakukan perjalanan dinas antar provinsi yang telah menghabiskan anggaran yang signifikan menunjukkan angka puluhan miliar rupiah.
Dari laman lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten Karo tahun 2024 dengan kode RUP .37995349 waktu Januari 2024 sebesar Rp 12.537.848.000 dan kode RUP. 37995341 waktu April 2024 sebesar Rp.4.259.272.000 atau selama tahun 2024 perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Karo yang di kelola melalui RUP Swakelola sekretariat DPRD sejumlah Rp.16.797.120.000 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
Dari laman tersebut juga diketahui anggaran yang jumlahnya tak sedikit itu meliputi biaya penginapan, Biaya tranportasi darat/ udara ,uang harian perjalanan dinas/uang perjalanan dinas luar dan dalam provinsi serta biaya transportasi angkutan umum,uang BBM luar daerah provinsi Aceh( Banda Aceh)
.
Tempat terpisah salah satu anggota DPRD Kabupaten Karo mengakui telah melakukan perjalanan dinas diluar provinsi Sumatera Utara Banda Aceh sebanyak tiga kali tanpa penjelasan apa kategori daerah tempat mereka kunjungi tersebut
" Seingat aku kami telah melakukan perjalanan dinas ke Aceh sebanyak tiga kali," ujarnya kemarin seusai melakukan rapat sambil mengarahkan langsung ke kabag humasnya.
Perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Karo tahun 2024 yang menghabiskan anggaran puluhan miliar itu memantik sejumlah kritikan tajam dari masyarakat karena dianggap perjalanan dinas tidak jelas manfaatnya atau dianggap sebagai "piknik politik", karena , tujuan dan hasilnya tidak dapat dirasakan secara publik.
Sementara itu Kabag humas Sekretariat DPRD kabupaten karo, Riyati Elizabeth Sipayung, Rabu ( 14/05/2025) melalui pesan singkatnya terkait perjalanan dinas anggota DPRD sepanjang tahun 2024 mengatakan,kami lihat dulu datanya ya bang,"ujar nya singkat (mrk/Jpg)