POSMETRO MEDAN,Medan– Di balik deretan angka dan tabel dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tersimpan upaya panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Pemprov kini menyiapkan strategi baru dalam mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penataan sistem pajak, retribusi, serta pemanfaatan aset daerah agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
Gagasan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, yang mewakili Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam rapat paripurna DPRD Sumut pada Selasa (11/11/2025).
Agenda rapat membahas tanggapan eksekutif terhadap pandangan umum fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026.
Menurut Sulaiman, penguatan PAD tidak bisa lagi hanya bergantung pada rutinitas penarikan pajak. Diperlukan pembaruan sistem yang menyeluruh, mulai dari digitalisasi basis data objek dan subjek pajak hingga penyesuaian tarif retribusi agar selaras dengan nilai pasar yang sebenarnya.
"Pemerintah provinsi akan menata kembali mekanisme pelayanan dan penetapan pajak berbasis teknologi digital, sekaligus menegakkan prinsip keadilan fiskal bagi masyarakat," ujarnya di hadapan para anggota dewan.
Ia menjelaskan, sistem pemungutan pajak akan diintegrasikan dengan Bank Sumut, Samsat, dan Direktorat Jenderal Pajak, sementara pengawasan serta kepatuhan wajib pajak akan diperketat untuk menekan potensi kebocoran penerimaan.
Selain optimalisasi pajak, Pemprov juga menyiapkan diversifikasi PAD melalui pendayagunaan aset daerah. Aset-aset yang selama ini kurang produktif akan direvaluasi dan diinventarisasi ulang untuk kemudian dimanfaatkan melalui skema kerja sama, pengembangan sektor pariwisata, serta kemitraan dengan pelaku UMKM dan dunia usaha.
"Setiap aset daerah harus memberi manfaat nyata, bukan sekadar tercatat di laporan keuangan," tegas Sulaiman.
Tak hanya dari sisi penerimaan, strategi belanja daerah juga menjadi fokus perhatian. Pemprov menajamkan alokasi belanja modal pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur konektivitas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerataan pembangunan diarahkan hingga ke wilayah selatan, barat, dan kepulauan Sumatera Utara.