POSMETRO MEDAN,Medan - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menegaskan pentingnya peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung pembangunan daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini dijalankan pemerintah.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Forum Silaturahmi Pimpinan Perusahaan se-Kabupaten Langkat sekaligus Musyawarah Besar (Mubes) Forum CSR Kabupaten Langkat periode 2025–2027 yang digelar di Hotel Le Polonia Medan, Rabu (5/11/2024).
Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 60 pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Langkat. Dalam Mubes itu, peserta secara aklamasi menetapkan Pujianto, SE sebagai Ketua Forum CSR Kabupaten Langkat periode 2025–2027, menggantikan ketua sebelumnya yang telah mengakhiri masa tugasnya.
Hadir dalam forum tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Kepala Bappeda Litbang, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Langkat, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Ketua DPRD Langkat Sribana Br. Perangin-angin dalam sambutannya menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah daerah dapat diatasi melalui sinergi dengan dunia usaha. Ia mengajak seluruh perusahaan di Langkat untuk bersama-sama membantu pembangunan daerah melalui program CSR.
"CSR sangat menjadi solusi untuk pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran. Saya mengajak seluruh perusahaan untuk bergotong royong memperbaiki infrastruktur di Kabupaten Langkat," ucap Sribana.
Senada dengan itu, Bupati Syah Afandin mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat saat ini menghadapi pengurangan anggaran yang cukup signifikan.
Karena itu, keberadaan dan komitmen perusahaan dalam menyalurkan dana CSR menjadi sangat berarti bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya berterima kasih kepada perusahaan yang telah banyak membantu pembangunan Kabupaten Langkat. CSR bukan hanya tentang infrastruktur, tapi juga tentang kepedulian sosial," ujar Bupati.
Afandin juga menyoroti bahwa di Kabupaten Langkat masih terdapat sekitar 11.000 masyarakat dengan kondisi ekonomi ekstrem yang membutuhkan perhatian, baik dalam bentuk bantuan sembako maupun rumah layak huni.