POSMETRO MEDAN,Medan – Di ruang Paripurna DPRD Sumatera Utara yang dipenuhi sorot perhatian, Pemerintah Provinsi Sumut melakukan langkah strategis yang dapat mengubah peta kekuatan ekonomi daerah, Jumat (14/11/2025) pagi di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol.
Tanpa gemuruh tepuk tangan, namun dengan implikasi besar, Wakil GubernurSumut H. Surya membacakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penambahan penyertaan modal bagi Bank Sumut melalui pemanfaatan aset milik daerah, sebuah materi yang telah lama bergulir di balik perbincangan birokrasi.
Langkah tersebut bukan sekadar prosedur teknis atau agenda tahunan. Ini adalah strategi mempertahankan kepemilikan mayoritas Pemprov Sumut di Bank Sumut, agar posisi kepemilikan saham 51 persen tetap berada dalam kendali pemerintah daerah.
Pemprov Sumut tidak mengeluarkan uang kas daerah. Tidak ada rupiah yang digelontorkan dari APBD. Sebaliknya, Pemprov menghidupkan aset-aset daerah yang selama ini tidak produktif, sekadar tercatat dan berdiri tanpa memberi nilai tambah.
Beberapa aset yang akan dialihkan sebagai penyertaan modal non-kas di antaranya:
Gedung Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut
Lahan dan bangunan parkir Kantor Gubernur Sumut (eks Medan Club)
Kompleks Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)
Bagi masyarakat, daftar ini mungkin hanya sekumpulan bangunan. Namun bagi pengambil kebijakan, ini adalah instrumen fiskal bernilai besar.
Wagub Surya menegaskan, langkah ini penting agar Bank Sumut tidak tertinggal dalam persaingan perbankan nasional. Bank Sumut tengah mengejar transformasi menuju Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 yang menuntut modal inti di atas Rp6 triliun, sesuai Corporate Planning 2024–2028.