POSMETRO MEDAN, Deli Serdang — Kemiskinan masih menjadi isu penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kondisi ini berhubungan langsung dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, lingkungan yang aman, hingga partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
Menurut Ridho Julandra, SST, M.Sc., Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Deli Serdang, persoalan kemiskinan harus dipahami sebagai kemampuan individu maupun kelompok dalam mempertahankan kehidupan yang layak dan bermartabat.
Ridho menjelaskan bahwa kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif dipengaruhi standar hidup serta distribusi pendapatan masyarakat, sedangkan kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar minimum melalui perhitungan Garis Kemiskinan (GK).
Dalam kegiatan Edukasi Statistik untuk Media Massa pada Selasa (25/11/2025), Ridho Julandra menegaskan bahwa Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam mengukur tingkat kemiskinan.
Penduduk dinyatakan miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah GK, yang dihitung berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). GK sendiri ditentukan dengan metode Cost of Basic Needs (CBN), mencakup GK makanan dan GK non-makanan.
Ridho menjelaskan bahwa GK makanan dihitung berdasarkan kebutuhan minimal 2.100 kalori per orang per hari dengan mempertimbangkan 52 komoditas yang biasa dikonsumsi rumah tangga berpenghasilan terendah. Sementara itu, GK non-makanan mencakup 51 komoditas esensial seperti biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga pakaian. Pada Maret 2025, GK nasional tercatat sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Di Sumatera Utara, Kabupaten Deliserdang kembali mencatat pencapaian sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah, yakni hanya 3,11 persen dari total penduduk. Capaian ini menempatkan Deliserdang sebagai kabupaten dengan kondisi sosial ekonomi paling baik di Sumut. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan Sumatera Utara mencapai 7,6 persen atau sekitar 1,14 juta jiwa pada Maret 2025.
Ridho juga menyoroti tren penurunan kemiskinan yang cukup signifikan di Sumatera Utara sepanjang tahun 2024 hingga September 2025. Pada Maret 2024, angka kemiskinan berada di 7,99 persen dan turun menjadi 7,19 persen pada September 2024. Penurunan 0,80 poin persentase ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.
Pada periode yang sama, GK Sumatera Utara mencapai Rp648.336 per kapita per bulan, dengan komponen makanan menjadi penyumbang terbesar yaitu 76,46 persen.
Secara nasional, laporan BPS Juli 2025 menunjukkan angka kemiskinan berada di level terendah dalam dua dekade terakhir, yaitu 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa. Penurunan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, dan peningkatan lapangan kerja terutama di sektor pertanian serta perdagangan.