POSMETRO MEDAN,Medan– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menuding tujuh perusahaan sebagai pihak yang diduga menjadi penyebab utama rangkaian bencana ekologis berupa banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan Tapanuli sejak Selasa (25/11/2025).
Sedikitnya delapan kabupaten/kota terdampak, dengan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah menjadi wilayah paling parah. Puluhan ribu warga mengungsi, ribuan rumah dan fasilitas publik rusak, serta ribuan hektare lahan pertanian hancur tersapu banjir.
Secara keseluruhan, 51 desa di 42 kecamatan mengalami dampak signifikan, membuat aktivitas ekonomi lumpuh dan infrastruktur terputus.
WALHI menilai bencana terparah terjadi di wilayah-wilayah yang berada dalam Ekosistem Harangan Tapanuli atau Batang Toru, meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Ekosistem ini merupakan kawasan hutan tropis penting yang berfungsi sebagai penyangga hidrologis bagi daerah hilir.
Ekosistem Harangan Tapanuli/Batang Toru merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumatera Utara. Secara administratif, kawasan ini tersebar di Tapanuli Utara (66,7%), Tapanuli Selatan (22,6%), dan Tapanuli Tengah (10,7%). Sebagai bagian dari Pegunungan Bukit Barisan, hutan ini berperan menjaga ketersediaan air, mencegah banjir, hingga mengatur ekosistem daerah aliran sungai (DAS).
Namun, WALHI menyebut ekosistem tersebut terus menyusut akibat aktivitas industri ekstraktif yang membuka tutupan hutan dan mengubah bentang alam secara masif.
Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, dalam keterangannya di Medan, Rabu (26/11/2025), menyebut tujuh perusahaan yang diduga berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan di kawasan Batang Toru:
1. PT Agincourt Resources – Tambang emas Martabe
2. PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) – Proyek PLTA Batang Toru
3. PT Pahae Julu Micro-Hydro Power – PLTMH Pahae Julu