POSMETRO MEDAN,Medan -- Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumut mendesak agar pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencabut izin-izin kehutanan yang merusak hutan. Nasdem juga meminta Kemenhut melakukan pengawasan terhadap semua perizinan yang sudah dikeluarkan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi V Roni Reynaldo Situmorang dari Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumut. Di balik gelombang banjir, Roni menyinggung masalah yang berdampak yaitu kelola hutan yang longgar.
NasDem mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membatalkan izin-izin penebangan yang sudah ada khususnya kategori IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI.
Kemudian, melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas pembalakan legal maupun ilegal. Setelah itu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK/HA), yang memberi kewenangan kepada pemegangnya untuk menebang dan IUPHHK-HA (Hutan Alam) yang mengatur pemanfaatan kayu langsung dari hutan alam.
Menurut Roni, izin-izin ini dibatalkan karena terbukti memicu kerusakan. Bentang alam yang berkontribusi pada bencana banjir besar seperti beberapa waktu lalu.
"Kami mendesak Kemenhut agar izin yang sudah keluar dibatalkan. Kemenhut jangan lagi lembek. Harus ada pengawasan ketat, bukan administratif belaka," tegasnya.
"Banjir tidak pernah sekadar air. Jika banjir hanyalah air, kita tidak akan seperti ini. Yang datang bersama air adalah jejak panjang, hilangnya tutupan hutan, perizinan yang longgar, alih fungsi lahan yang tak terbendung, minimnya pengawasan ekologis," ujar Roni.
Di saat yang sama, suara Roni Reynaldo Situmorang mengingatkan bahwa negara tak boleh hanya menunggu bencana reda, negara harus mengatur ulang cara menjaga hutan, sungai, dan masa depan bangsa ini.
Bantuan Kemanusiaan Nasdem