POSMETRO MEDAN, Medan -- Hujan deras yang mengguyur Kota Medan sejak siang tak mampu menghentikan langkah ratusan massa aksi dari Horas Bangsa Batak (HBB) yang menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Jumat (12/12/2025). Dengan jas hujan sederhana, payung seadanya, hingga hanya bermodalkan semangat, para peserta aksi terlihat tetap bertahan dan terus menyuarakan tuntutan agar pemerintah pusat menetapkan Sumatera Utara sebagai wilayah berstatus bencana nasional.
Massa aksi mulai berkumpul menjelang siang. Meski hujan turun tanpa jeda, iringan tabuhan gendang, pengeras suara, serta teriakan yel-yel membuat suasana aksi tetap hidup. Barisan peserta membawa berbagai spanduk berisi desakan percepatan penanganan bencana, kritik terhadap pemerintah, hingga tuntutan evaluasi menteri yang dianggap tidak mampu mengelola situasi darurat.
Ketua Umum Horas Bangsa Batak, Lamsiang Sitompul, tampil sebagai salah satu orator utama. Dalam seruannya, ia menekankan bahwa kondisi bencana di Sumatera Utara sudah berada pada level kritis dan membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah pusat.
"Sumatera Utara membutuhkan perhatian serius. Bukan hanya bantuan biasa, tapi status bencana nasional agar seluruh kekuatan pemerintah pusat turun langsung. Ini menyangkut nyawa masyarakat," tegas Lamsiang.
Aktivis lainnya, Johan Merdeka, juga menyampaikan kritik keras terhadap sejumlah pejabat pusat. Ia menilai beberapa menteri tidak menunjukkan kapasitas memadai dalam merespons situasi bencana yang terjadi secara beruntun.
"Evaluasi menteri yang tidak berkompeten di bidangnya harus dilakukan segera. Kami menyebut beberapa nama seperti Bahlil, Erick Thohir, termasuk Menteri Sosial, agar pemerintah pusat melakukan peninjauan kembali terhadap kinerja mereka," ujar Johan dalam orasinya.
Wartawan Posmetro Medan Adam Sitompul serius mendengarkan perbincangan dua perwira polisi yang mengawal aksi di DPRD Sumut.
Massa juga menuntut DPRD Sumatera Utara untuk tidak tinggal diam. Mereka meminta lembaga legislatif tersebut segera menyusun dan mengirimkan rekomendasi resmi kepada pimpinan partai serta pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional di Sumut. Menurut peserta aksi, langkah itu penting agar penanganan bencana lebih cepat, terkoordinasi, dan tidak terhambat birokrasi daerah.