POSMETRO MEDAN, Medan -
Penolakan bantuan kemanusiaan sebesar 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA) oleh Pemerintah Kota Medan karena alasan koordinasi pusat memicu reaksi dari berbagai elemen masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Sumatera Utara menyatakan kesiapannya untuk menjadi garda terdepan dalam menerima dan menyalurkan donasi dari pihak manapun, termasuk dunia internasional.
Aksi Nyata di Tapanuli Tengah dan Sibolga
Di tengah perdebatan birokrasi, KSPSI AGN telah bergerak nyata. Pada Rabu (17/12/2025) sore, DPP KSPSI Atuc melalui pengurus daerah menyalurkan bantuan langsung kepada korban bencana di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga. Penyaluran ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PD NIBA KSPSI AGN Sumut Sastriadi Aritonang, yang turun ke lokasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Ketua KSPSI AGN Sumut, T.M. Yusuf,Polemik Bantuan Beras UEA di Medan, KSPSI AGN Sumut Nyatakan Siap Jadi Jembatan Distribusi Donasi Internasional menegaskan bahwa kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana alam di lapangan masih sangat memprihatinkan.
"Kami sudah melihat dan merasakan langsung kondisi di lokasi bencana. Faktanya, masih banyak masyarakat yang sama sekali belum tersentuh bantuan," ujar Yusuf.
Siap Terima Donasi Global Tanpa Sekat Birokrasi
Terkait sikap Pemko Medan yang harus patuh pada instruksi Pemerintah Pusat mengenai bantuan asing, KSPSI AGN Sumut memberikan pandangan yang berbeda. Yusuf menyatakan bahwa pihaknya menghormati aturan birokrasi pemerintah, namun urusan kemanusiaan tidak boleh terhambat oleh prosedur yang kaku.
"Kita memahami bahwa koordinasi Pemko dan Pemprov harus patuh pada Pusat. Biarlah mereka dengan kepatuhannya. Tapi kami, KSPSI AGN Sumut, tidak memakan gaji dari negara. Kami berdiri secara independen demi kepentingan rakyat," tegasnya.
KSPSI AGN Sumut secara terbuka menyatakan bersedia menerima donasi dari seluruh penjuru dunia untuk membantu korban bencana di wilayah Sumatera Utara, Aceh, hingga Sumatera Barat.