POSMETROMEDAN, Medan-Ada yang berubah dari aliran Sungai Sipare-pare. Air yang dulu menjadi nadi kehidupan, kini membawa kegelisahan.Di sepanjang bantaran sungai itu, petani menggantungkan sawahnya, nelayan menggantungkan perahunya, dan warga menggantungkan air minumnya. Sungai bukan sekadar aliran air ia adalah denyut hidup. Namun denyut itu terasa melemah ketika limbah industri diduga mengalir tanpa kendali.
Sikap seorang wakil rakyat diuji.
Yahdi Khoir Harahap, Ketua Fraksi PAN komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), memilih berdiri di sisi yang mungkin tidak selalu nyaman: sisi rakyat kecil dan kelestarian lingkungan. Dalam rapat dan pengawasan yang dilakukan DPRD Sumut, ia menegaskan satu hal penting pembangunan tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan keselamatan manusia dan alam.
Awal masalah bermula dari dugaan belum terpenuhinya sejumlah dokumen dan persyaratan lingkungan oleh PT. SAS, termasuk kelengkapan izin lingkungan dan SLO IPAL (Surat Kelayakan Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah).
Perusahaan telah diberi waktu dua bulan untuk melengkapinya, namun hingga tenggat berlalu, dokumen yang dimaksud belum juga dipenuhi. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya soal administrasi.
Bagi Yahdi, ini soal nyawa ekosistem dan kehidupan masyarakat.
Sungai Sipare-pare bukan hanya mengairi lahan pertanian.
Airnya dipakai warga untuk kebutuhan rumah tangga, menjadi sumber air baku kawasan perumahan, bahkan menopang aktivitas nelayan di hilir. Jika airnya tercemar, yang terdampak bukan satu dua orang tapi satu rantai kehidupan.
Belum lagi dugaan pelanggaran tata ruang. Lokasi industri disebut berada di kawasan yang semestinya diperuntukkan bagi permukiman, jasa, perdagangan, dan kawasan kuliner.
Di tengah padatnya aktivitas warga, berdiri bangunan industri yang seharusnya diawasi ketat.