POSMETRO MEDAN,Medan- Dugaan skandalasusila yang menyeret seorang petinggi BUMD di Pemprov Sumut jadi isu liar di masyarakat setelah informasi tersebut beredar di sejumlah media online dan media sosial. Isu liar itu makin merebak karena oknum Direktur Utama BUMD Sumut berinisial AW itu hingga kini belum memberikan klarifikasi.
Saat dihubungi posmetromedan.id melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp, AW tidak memberikan respons. Telepon berdering, pesan berstatus centang dua, namun tak dijawab. Sikap menghindar ini justru memunculkan persepsi publik bahwa ada upaya menghindari klarifikasi.
Sikap yang sama juga dilakukan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Saat dikonfirmasi wartawan posmetromedan.id terkait dugaan skandal asmara yang menyeret nama Direktur Utama salah satu BUMD milik Pemprov Sumut itu, orang nomor satu di Sumut itu memilih tak berkomentar.
Tentu saja hal ini menambah spekulasi dan memperbesar kecurigaan publik terhadap transparansi penanganan kasus tersebut.
Sebelumnya, dugaan skandalasusila yang menyeret seorang petinggi BUMD Pemprov Sumut menjadi perhatian luas masyarakat setelah informasi tersebut beredar di sejumlah media online dan media sosial.
Seorang perempuan berinisial LL (25) mengaku menjadi korban dugaan hubungan seksual yang terjadi dalam kondisi tidak berdaya hingga berujung kehamilan.
Kepada wartawan, LL menuturkan peristiwa itu terjadi pada 10 November 2025 di sebuah restoran ternama di Kota Medan. Ia mengaku diajak makan malam oleh seorang pria yang disebut-sebut menjabat sebagai Direktur Utama salah satu BUMD Pemprov Sumut.
Pertemuan tersebut awalnya berlangsung bersama beberapa rekan terduga pelaku dan disertai konsumsi minuman beralkohol.
Namun, situasi disebut berubah ketika korban dan terduga pelaku berada berdua di ruang privat restoran. Dalam kondisi tersebut, korban mengaku menerima rayuan dan perlakuan yang dinilainya tidak pantas, hingga diduga terjadi hubungan seksual yang menurut korban dilakukan dalam kondisi dirinya tidak sepenuhnya sadar.
Pengakuan korban ini memicu reaksi keras masyarakat, aktivis perempuan, dan pemerhati pemerintahan daerah. Mereka menilai kasus ini bukan hanya persoalan moral pribadi, tetapi juga menyangkut integritas pejabat publik dan citra pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.