POSMETRO MEDAN– Tokoh pemuda Sumatera Utara, Edi Brasmana, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) di bawah kepemimpinan Kajatisu, Harli Siregar.
Edi menilai, penegakan hukum yang dilakukan saat ini terkesan tebang pilih dan hanya sekadar pencitraan di mata publik.
Menurutnya, harapan besar masyarakat Sumut terhadap gebrakan awal Kejatisu dalam mengungkap kasus-kasus besar seperti korupsi di lingkungan PTPN dan kasus Pelindo kini mulai memudar. Ia menyebut performa lembaga Adhyaksa tersebut justru mengalami penurunan signifikan seiring berjalannya waktu.
"Awalnya kita berharap banyak, tapi setelah kita koreksi, ternyata ini hanya sebatas pencitraan. Banyak persoalan besar yang tidak mampu mereka ungkap. Bahkan, kinerjanya terkesan seperti 'bisnis konten' saja," ujar Edi Brasmana, Rabu (11/3/2026).
Ia juga mencium adanya aroma intervensi atau "pesanan" dalam penyelesaian sejumlah perkara di Sumatera Utara. Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah kelanjutan proses hukum pembangunan Lapangan Merdeka Medan dan proyek di internal gedung Kejati Sumut sendiri.
"Saya menilai, tindakan hukum yang dilakukan lebih dominan karena pesanan atau titipan. Sebab, persoalan besar di Sumut tidak ada yang disikapi secara tuntas. Contohnya, soal Lapangan Merdeka, Asintel pernah menyatakan sudah diproses, tapi sampai sekarang kita tanya: sudah sejauh mana? Jangan hanya melibatkan penguasa lalu mereka takut karena memikirkan jabatan," tegasnya.
Yang paling mengejutkan, kata Edi, dugaan kejahatan yang terjadi justru di lingkungan kantor Kejatisu sendiri, terkait proyek pembangunan yang dikabarkan gagal tender meskipun menggunakan anggaran fantastis.
"Persoalannya, ada pembangunan senilai Rp95 miliar. Belum lagi soal pekerjaan parkir yang menggunakan APBD. Itu kan di rumah mereka sendiri. Bersihkan dulu rumah sendiri sebelum bicara keluar. Jangan sampai 'muka buruk, cermin dibelah'," sindir Edi.
Atas dasar rendahnya kepercayaan publik tersebut, Edi pun meminta Jaksa Agung (Kejagung) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran di Kejati Sumut.
"Harapan kita, Harli Siregar dicopot. Seluruh kinerja di Kejati Sumut harus dievaluasi total. Masyarakat butuh kepastian hukum, bukan sekadar keributan atau tontonan di media sosial," ucapnya.