POSMETRO MEDAN, Labuhanbatu – Gelombang amarah warga Dusun Sei Mambang Hilir II, Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu memuncak. Selama tiga hari berturut-turut, mulai tanggal 7 hingga 9 April 2026, warga mengepung simpang PT Hari Sawit Jaya (HSJ) dalam aksi demonstrasi besar-besaran.
Masyarakat menuding raksasa perkebunan PT HSJ secara terang-terangan telah "mengangkangi" aturan hukum, yakni Perda Nomor 7 Tahun 2024 dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Ketegangan di lapangan tak terhindarkan. Warga menuntut ketegasan perusahaan terkait Kelas Jalan III Ayat C, yang secara hukum membatasi Muatan Sumbu Terberat (MST) maksimal 8 ton. Kenyataannya, armada perusahaan diduga kuat melintas dengan beban over tonase yang mengancam keutuhan infrastruktur daerah.
Tahan Manurung, salah satu koordinator aksi, menegaskan bahwa jika pemerintah daerah bungkam, maka rakyatlah yang akan bergerak menjadi garda terdepan penegak aturan.
"Kalau Pemkab tidak mau turun ke lapangan untuk menegakkan aturan, biar kami masyarakat yang menegakkan hukum pemerintah! Kami demo untuk menjaga aset daerah agar masyarakat bisa menikmati jalan yang bagus. Kalau rusak terus karena over tonase truk PT HSJ, kami yang rugi!" tegas Tahan Manurung dengan nada tinggi kepada awak media, Kamis (9/4/2026).
Senada dengan Tahan, Rimba Sianturi memastikan aksi ini tidak akan berhenti sampai PT HSJ memangkas muatan kendaraan mereka. Masyarakat mengklaim tidak menghalangi operasional, melainkan hanya menuntut keadilan beban jalan.
Kekecewaan warga semakin diperparah dengan dugaan standar ganda yang diterapkan perusahaan. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkap fakta pahit di lapangan.
"Ini tidak adil! Kami kalau masuk ke area perusahaan bawa beban lebih dari 7 ton dilarang melintas. Kenapa perusahaan justru tidak taat aturan pemerintah soal batas 8 ton di jalan umum? Masa rakyat dipaksa taat hukum, tapi perusahaan besar bisa seenaknya?" cetusnya ketus.