POSMETRO MEDAN, Medan – Sebuah video menampilkan seorang pria berbadan tegap berambut gondrong dari dalam kabin alat berat menjadi viral di media sosial setelah ia menyampaikan komentar bernada kasar terhadap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Video itu merupakan respons atas pernyataan Bobby mengenai polemik pengelolaan empat pulau di wilayah Aceh yang kini ditetapkan sebagai bagian dari Sumatera Utara.
Polemik bermula dari keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang menetapkan empat pulau di wilayah Aceh masuk dalam administrasi Provinsi Sumatera Utara. Keputusan ini menuai berbagai reaksi, termasuk dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
Dalam sebuah unggahan di akun Instagram resminya, @bobbynst, Bobby menyampaikan bahwa dirinya telah bertemu dengan Muzakir Manaf dan menekankan pendekatan kolaboratif dalam mengelola wilayah yang dimaksud. "Jadi tadi kita sampaikan, kita kolaboratif, kita kolaborasi," kata Bobby.
Namun, pernyataan tersebut justru ditanggapi dengan nada provokatif oleh pria berbaju kaos yang di leher bajunya diselipkan kacamata hitam yang mengunggah videonya di akun Instagram @tripx313. Dalam video tersebut, pria berkumis dan berjenggot itu melontarkan komentar bernada menghina dan tak pantas, bahkan menyerang pribadi Bobby dan keluarganya.
Ucapan pria tersebut dianggap tidak etis dan mengandung ujaran kebencian, termasuk menyebut nama Presiden Joko Widodo dan menudingnya dengan istilah-istilah yang tidak pantas dan menyesatkan.
Video itu langsung menuai reaksi dari publik. Banyak warganet mengecam pernyataan sang pria karena dianggap telah melewati batas kebebasan berpendapat dan menyerang kehormatan pribadi serta institusi negara.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Bobby Nasution maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait video tersebut. Namun, sejumlah pihak menilai bahwa tindakan sang pria bisa masuk dalam kategori ujaran kebencian yang dapat ditindak secara hukum.
Pakar hukum dan media sosial mengingatkan bahwa kritik terhadap kebijakan publik merupakan hal yang sah dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan secara etis dan tidak melanggar hukum.
Kasus ini menambah daftar panjang perdebatan terkait penataan wilayah administrasi dan sensitifitas antarprovinsi, khususnya yang melibatkan wilayah Aceh. Pemerintah pusat diharapkan segera memberikan klarifikasi menyeluruh untuk meredam ketegangan yang berpotensi meluas.(Rel/Red)