POSMETRO MEDAN— DPW Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk keseriusan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus komitmen mengawal agar program pembangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat berjalan optimal dan dirasakan secara utuh oleh masyarakat.
Aksi yang dimulai dari Kantor Dinas SDABMBK, dilanjutkan ke Dinas Pendidikan, hingga Kantor Bupati Deli Serdang tersebut menjadi refleksi meningkatnya perhatian publik terhadap kualitas pembangunan yang diduga belum berjalan sebagaimana mestinya.
Koordinator Aksi, Ahmad Karim Harahap menyampaikan, terdapat dugaan ketidaksesuaian pada sejumlah pekerjaan infrastruktur, khususnya pekerjaan jalan Tahun Anggaran 2025 yang dinilai belum mencapai usia teknis memadai namun telah mengalami kerusakan.
"Kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang wajar. Jika benar terjadi, maka patut diduga adanya kelalaian dalam pelaksanaan maupun pengawasan. Hal ini menyangkut kepentingan masyarakat dan penggunaan anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti pekerjaan drainase yang ditemukan masih terdapat material berupa bongkahan batu di dalam saluran.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu fungsi drainase dan menimbulkan pertanyaan terhadap aspek perencanaan serta pengawasan teknis.
Massa aksi juga mempertanyakan kejelasan administrasi pada salah satu pekerjaan di Dinas Pendidikan yang telah memiliki Nomor SPK Tahun 2025, namun diduga belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
"Apabila dugaan ini benar, maka hal ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik karena menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran," ujar Ahmad Karim.
Sementara, Ketua DPW HARI Sumatera Utara, Amek Hasibuan menegaskan, aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan wujud dukungan kritis dan kontrol sosial yang konstruktif.
"Unjuk rasa ini adalah bukti keseriusan kami dalam mengawal jalannya program Bupati agar benar-benar terlaksana dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kami tidak mencari kesalahan, tetapi memastikan tidak ada pembiaran terhadap hal-hal yang berpotensi merugikan publik," tegasnya.