POSMETRO MEDAN,Langkat -Dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Nasional, Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar upacara yang berlangsung khidmat di Halaman Kantor Bupati Langkat, Selasa (17/6/2025).
Upacara ini dipimpin oleh Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, yang bertindak sebagai pembina upacara dan membacakan amanat Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH.
Turut hadir dalam upacara tersebut Sekretaris Daerah H. Amril, S.Sos, M.AP, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pejabat Eselon II, III, dan IV, pejabat fungsional, serta seluruh ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Dalam pidato yang dibacakan oleh Wakil Bupati, Bupati Langkat H. Syah Afandin menekankan pentingnya Hari Kesadaran Nasional sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
"Upacara ini bukan sekadar rutinitas bulanan, tapi menjadi pengingat bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan integritas dalam menjalankan tugasnya," ujar Wakil Bupati membacakan amanat Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat saat ini mengelola 26 pasar tradisional melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Pasar-pasar ini menjadi pusat transaksi sekaligus alat ukur dalam pemantauan harga bahan pokok. Pemerintah juga terus melaksanakan operasi pasar, khususnya pada momen hari besar keagamaan, guna menjaga stabilitas harga beras sebagai bahan pokok penting (Bapokting).
Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk turut berkontribusi dalam mengurangi inflasi dengan melakukan diversifikasi pangan dalam lingkungan keluarga.
Selain itu, Bupati menggarisbawahi pentingnya penguatan sektor industri melalui implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Langkat (RPIK) yang dipusatkan di Kecamatan Pangkalan Susu. Ia menekankan bahwa perangkat daerah harus berperan aktif dalam penerapan RPIK agar target pembangunan industri dapat tercapai.
"Kita pantau perkembangan industri, khususnya industri kecil dan rumah tangga, melalui aplikasi SIINas. Dengan begitu, pelaku industri lokal dapat difasilitasi dalam penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi syarat utama dalam belanja barang dan jasa pemerintah melalui E-Katalog," jelasnya.