POSMETRO MEDAN,Labuhanbatu — Program Universal Health Coverage (UHC) yang digagas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk memberikan kemudahan berobat gratis bagi masyarakat hanya dengan membawa KTP, kini menuai sorotan tajam di tingkat daerah.
Pasalnya, seorang warga Labuhanbatu membagikan pengalaman pahitnya saat berurusan dengan birokrasi fasilitas kesehatan yang dinilai berbelit-belit dan tidak sinkron dengan jargon "berobat gratis" tersebut.
Keluhan tersebut mendadak beredar di media sosial Facebook setelah diunggah oleh akun atas nama Abim Ramadhan Situmorang.
Dalam unggahannya, ia mempertanyakan efektivitas dan aturan turunan dari program UHC Pemprov Sumut yang diterapkan di faskes Kabupaten Labuhanbatu.
Abim menceritakan, kejadian bermula saat dirinya membawa pasien masuk ke Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Rantauprapat. Saat mendaftar menggunakan program UHC, pihak rumah sakit justru memberikan jawaban yang membingungkan bagi warga awam.
"Pihak RSUD Rantauprapat bilang, 'Bisa tapi harus menunggu persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, tapi kalau gak disetujui harus berobat UMUM'," tulis Abim dalam unggahannya dua jam lalu, dikutip Sabtu (30/5).
Tak sampai di situ, Abim mengaku dikejutkan dengan adanya telepon dari oknum yang mengaku sebagai pihak rumah sakit. Oknum tersebut menawarkan jasa mengaktifkan BPJS KIS untuk satu Kartu Keluarga (KK) dengan tarif sebesar Rp 300.000.
Enggan membayar pungutan tersebut, Abim memilih mengurus sendiri kartu kepesertaannya. Namun, ia justru di-"pingpong" oleh birokrasi fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah.
Setelah meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kantor lurah, ia mendatangi Puskesmas Sigambal. Pihak Puskesmas Sigambal kemudian mengarahkannya ke Puskesmas Kota. Ironisnya, sesampainya di Puskesmas Kota, pengaktifan tetap gagal.
"Gak bisa diaktifkan, harus ada surat keterangan dokter bahwa pasien gawat darurat. Mau minta surat rujukan periksa ke spesialis penyakit dalam pun gak bisa karena gak ada BPJS," kesal Abim.